Menkes Jamin Kenaikan Iuran BPJS Sebanding dengan Pelayanan

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjamin bahwa kenaikan biaya asuransi kesehatan BPJS akan sebanding dengan kualitas layanan. Dengan kenaikan tarif, ia juga berharap akan ada peningkatan fasilitas kesehatan. Terawan mengungkapkan bahwa pro dan kontra perawatan kesehatan di rumah sakit bergantung pada pembiayaan, yang sebagian besar berasal dari kebutuhan pembiayaan BPJS Kesehatan.

Dokter, yang sebelumnya kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (RSPAD), menyatakan bahwa rumah sakit membutuhkan iklim investasi yang baik dari Sistem Asuransi Kesehatan Nasional (JKN). “Selama ekonomi rumah sakit membaik secara otomatis, itu akan otomatis,” kata Terawan, Rabu di Jakarta (30/10).

Dia mengutip antrian panjang pasien di rumah sakit. Menurutnya, ini karena banyak orang mencari pengobatan dibandingkan dengan kapasitas atau kapasitas rumah sakit. Jika keuangan BPJS Health tidak lagi kekurangan waktu dan biaya rumah sakit dapat dibayar tepat waktu, ia yakin ini dapat berdampak pada keuangan dan kinerja rumah sakit. Misalnya dengan meningkatkan layanan dan fasilitas serta fasilitas.

“Karena itu, jika iklim investasi dapat berlanjut dengan pola BPJS yang baik tanpa kekurangan, pembangunan fasilitas pasti akan terjadi lagi. Jika pembangunan fasilitas ditambahkan, antrian akan membebaskan dirinya sendiri,” kata Terawan. Terawan juga menekankan bahwa pihaknya siap untuk mengambil tanggung jawab untuk memastikan kualitas perawatan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit kepada peserta JKN.

Pemerintah secara resmi membatalkan biaya Kesehatan BPJS. Atas saran Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya, kontribusi dari peserta kelas 1 dan 2 yang mandiri meningkat dua kali lipat.

Peningkatan kontribusi asuransi kesehatan BPJS tercantum dalam Peraturan Presiden No. 82 tahun 2018 tentang asuransi kesehatan. Peraturan ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan diadopsi pada 24 Oktober 2019 dan mulai berlaku sejak tanggal yang sama. Peraturan tersebut melihat peningkatan yang paling signifikan dalam jenis partisipasi independen atau non-karyawan (PBPU) dan non-karyawan (BP).

Kontribusi peserta independen di kelas 1 dan 2 meningkat dua kali lipat dari semula Rp 80 ribu dan Rp 55 ribu menjadi Rp 160 ribu dan Rp 110 ribu. Sementara kontribusi peserta kelas 3 meningkat dari Rp. 25.500 hingga Rp. 42 ribu Peningkatan kontribusi dari peserta independen akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020, bersama dengan ketentuan baru untuk menghitung kontribusi untuk penerima unit bisnis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *